Sikap NU dalam Century

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung imbauan Panitia Khusus Hak Angket Kasus Century DPR RI kepada Wakil Presiden Boediono serta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk nonaktif. "Aspirasi masyarakat memang seperti itu," kata Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Hal senada dikemukakan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. "Rekomendasi itu logis dan sangat baik dilihat dari sisi moral, jadi jangan pertimbangan hukum saja," kata Din seperti dikutip ANTARA usai pertemuan jajaran PBNU dengan PP Muhammadiyah di Jakarta, Sabtu (19/12).

Kedua pimpinan organisasi Islam besar tersebut sepakat status nonaktif bisa menghindarkan kemungkinan kedua pejabat itu memanfaatan posisinya untuk melakukan intervensi terhadap kasus yang diduga melibatkan mereka. "Kalau memang tidak salah, tidak perlu takut," kata Din.

Rapat Pansus Angket Century, mengimbau saksi yang akan dipanggil untuk nonaktif. Untuk itu, Pansus meminta Ketua DPR segera mengirim surat berisi imbauan nonaktif kepada Boediono, Sri Mulyani, dan beberapa pejabat terkait. Dengan status nonaktif, diharapkan saksi bisa memenuhi pemeriksaan tiap kali dipanggil.

Namun, di sela-sela menghadiri KTT Perubahan Iklim di Denmark, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan Boediono dan Sri Mulyani tak perlu nonaktif. Menurut Presiden, penonaktifan wakil presiden tak punya dasar hukum yang jelas. Sementara untuk Sri Mulyani, istilah penonaktifan hanya bisa dilakukan jika yang bersangkutan dalam proses hukum di pengadilan.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, Hasyim Muzadi mengatakan, jika memang hukum formalnya seperti itu maka harus ada jaminan bahwa Boediono tidak akan memanfaatkan posisinya maupun selalu siap hadir setiap kali dipanggil Panitia Angket Kasus Bank Century. "Presiden harus memberikan jaminan itu," katanya.(JUM)

Read More

Hasyim Muzadi: Dukungan NU pada Negara Mutlak

Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi. (ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

Medan (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Muzadi menyatakan, dukungan ormas Islam terbesar Indonesia itu terhadap keberadaan negara mutlak dan absolut.

"Dukungan NU terhadap negara mutlak tanpa reserve (tanpa syarat)," kata Hasyim Muzadi saat peresmian kantor Pengurus Wilayah (PW) NU Sumut di Medan, Rabu.

Ia mengatakan, komitmen NU terhadap negara itu sudah diterapkan sejak lama dan dikukuhkan Muktamar yang diselengarakan pada 1983.

Melalui komitmen itu, NU dan seluruh kadernya tidak akan pernah menggugat, apalagi sampai melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan negara.

Namun, komitmen itu sering disalahartikan, termasuk oleh kalangan penyelenggara negara dengan menganggap NU sebagai "anak baik" yang kurang diperhitungkan.

Hal itu terbukti dari sedikitnya perhatian penyelenggara negara terhadap NU. "Apa perlu NU menjadi `anak nakal` baru diperhatikan," katanya.

Menurut Hasyim, dukungan dan loyalitas mutlak NU itu hanya ditujukan kepada eksistensi negara, bukan terkait penyelenggaraan pemerintahan.

Dia menuturkan, jika menyangkut pemerintah, NU akan bersifat amar ma'ruf nahi munkar atau bersikap kritis terhadap segala kebijakan yang dianggap tidak sesuai atau kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, sikap kritis NU itu tidak akan ditunjukkan dengan upaya pemberontakan atau tindakan lain yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang berjalan.

NU akan terus melakukan kritikan sambil menunggu akhir masa pemerintahan yang berjalan untuk melakukan pergantian secara konstitusional.

"Karena itu, NU tidak pernah meminta pemberhentian di tengah jalan," katanya.(*)

sumber :http://www.antara.co.id/berita/1262760564/hasyim-muzadi-dukungan-nu-pada-negara-mutlak

Read More

PWNU Jatim: Pancasila Tidak Bertentangan dengan Syariat Islam

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mempertanyakan dakwah anti Pancasila yang diajarkan KH Achmad Munib, asal Sumenep, Madura. Pasalnya. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam.

"Saya tidak tahu apakah dia itu kiai atau bukan. Kalau ada yang mengatakan Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam berarti dia tidak paham tentang Pancasila," kata Ketua PWNU jatim, KH Mutawakil Allallah, saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Rabu (6/1/2009).

Ia menerangkan, berdasarkan Muktamar NU dan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di

Pondok Pesantren Salafiyah Asembagus, Situbondo, bahwa Pancasila adalah satu-satunya azas tunggal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan setiap sila mulai dari sila pertama hingga sila kelima tidak bertentangan dengan syariat Islam.

"Keputusan para alim ulama NU ini sudah final. Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau ada orang yang anti Pancasila berarti orang itu tidak paham tentang makna dan korelasi dari setiap sila Pancasila," tuturnya.

KH Mutawakil Allallah yang juga Pengasuh Pondok Pensantren Gengong, Kraksaan, Kab Probolinggo ini menegaskan, bahwa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara yang mempunyai beragama agama. "Justru Pancasila itu sebagai perekat umat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam," terangnya.

Ketika ditanya lebih lanjut, apakah ada tindakan khusus bagi ulama yang menyebarkan tentang anti Pancasila. KH Mutawakil mengatakan tidak perlu tindakan khusus.

"Saya kira tidak perlu upaya khusus. Karena saya yakin, ajaran mereka tidak akan diterima masyarakat. Hanya ulama di sekitarnya yang perlu memberikan pemahaman agar dia tidak menyebarkan dan ditanyakan apa latar belakangnya mengatakan Pancasila tidak sesuai dengan syariat Islam," jelasnya.

sumber : http://surabaya.detik.com/read/2010/01/06/213044/1273043/475/pwnu-jatim-pancasila-tidak-bertentangan-dengan-syariat-islam

Read More

Gus Dur Pejuang Multikulturalisme

Abdurahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh bangsa yang memahami Islam sebagai agama yang dinamis dan transformatif. Pemikiran Gus Dur yang melampaui zamannya itu sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultur.

Aktivis Gerakan Minahasa Muda (GMM), Rikson Karundeng mengatakan, Gus Dur, untuk masyarakat Minahasa dikenal pemimpin yang pernah berjasa dalam menaikkan harga cengkih. “Bagi masyarakat etnis Tionghoa, Gus Dur bahkan dikenal sebagai tokoh yang telah memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga Indonesia ,” kata Rikson membuka acara ‘Bakudapa Mawale”, yang bertajuk “Gus Dur, Islam, dan Multikulturalisme” yang digagas oleh Mawale Cultural Center (MCC) di Tomohon, Sabtu (9/1).

Hadir dalam acara “Bakudapa Mawale” tersebut antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Manado dan Tondano, Tokoh Muda Khonghucu Sulut Sofyan Yosadi SH, Ketua Penggerak Gerakan Minahasa Muda (GMM) Meidy Tinangon, Frisky Tandaju dari Pinawetengan Muda, Chandra Dengah Rooroh dari Tou Treman dan Bodewyn Talumewo dari MCC, serta sejumlah mahasiswa UKIT.

Sofyan Yosadi mengatakan, bagi etnis Tionghoa dan penganut agama Konghucu di Indonesia, Gus Dur dikenal sebagai tokoh bangsa yang telah memberi ruang kebebasan bagi mereka untuk mengekspresikan kebudayaan agamanya. “Di zaman Gus Dur agama Konghucu kemudian bisa bebas beribadah lagi. Gus Dur sangat berjasa bagi kami, dan untuk Indonesia,” kata Yosadi.

Meidy Tinangon mengatakan, dalam konteks Minahasa sekarang ini terpenting adalah memberi apresiasi terhadap pemikiran Gus Dur dengan lain bersikap terbuka terhadap yang lain. “Realitasnya di Minahasa masih banyak yang bersikap eksklusif dalam memahami kehadiran yang lain. Padahal, kondisi sosial lokal dan global kita menuntut keterbukaan dalam berinteraksi. Pemikiran Gus Dur tentang ini sangat maju, dan sudah semestinya pemikirannya terus dilanjutkan dan dikembangkan,” kata Tinangon.

Rusli Umar, dari PMII Cab. Manado mengurai tentang perjalanan intelektual Gus Dur yang sangat kompleks. “Gus Dur, tokoh Islam yang terbuka, makanya dia seorang intelektual yang berwawasan luas. Latar belakang pendidikannya ala pesantren yang tradisional, kemudian di Cairo dan Baghdad antara lain yang telah membentuk karakter pemikirannya yang khas. Gus yang kemudian menjadi sangat pluralis, tentu tak lepas dari interaksi keilmuannya dengan pemikiran-pemikiran Barat. Gus Dur melampaui cara pikir kebanyakan ulama NU lainnya,” jelas Rusli.

Pertanyaan menarik diajukan oleh Fredy Wowor dari Mawale Cultural Center . “Siap setelah Gus Dur? Saya pikir ini yang penting untuk kita renungi bersama. Bahwa, sebagai seorang yang mampu melampaui zaman dalam berpikir, pemikiran Gus Dur perlu dilanjutkan dalam kontek keberagaman Indonesia ,” ungkapnya.

Beberapa peserta diskusi lainnya, antara lain Greenhil Weol, Denni Pinontoan, dan Frisky Tandaju menegaskan soal pentingannya mengembangkan sikap yang multikulturalis dalam konteks Indonesia.(irz)

sumber : http://mdopost.com/news2009/index.php?option=com_content&view=article&id=13788:gus-dur-pejuang-multikulturalisme&catid=41:publika&Itemid=57

Read More

Malaysia: Gereja ke Sembilan Dibakar

Umat Islam di Malaysia masih belum bisa menerima umat Kristen menggunakan kata "Allah". Hingga hari Senin ini sudah sembilan gereja diserang, dibakar dan jadi sasaran vandalisme umat. Korban ke sembilan adalah gereja Sidang Injil Borneo di negara bagian Negeri Sembilan.

Mahmood Adam, Sekretaris Jendral Departemen Luar Negeri Malaysia, mengadakan pertemuan dengan para diplomat asing di Malaysia yang mempertanyakan mengapa kata itu menjadi pemicu kemarahan, padahal di Indonesia dan negara Timur Tengah, sudah digunakan berabad-abad.

Menurut Mahmood Adam, mereka tidak mengerti situasi di Malaysia. Muslim Malaysia beda dengan Muslim Indonesia, juga dengan Timur Tengah. Semuanya tidak bisa dibandingkan.

Menurut umat Kristiani Malaysia, mereka juga sudah menggunakan kata itu sejak lama dan tanpa ada insiden apapun.

Namun partai yang berkuasa bersikeras kata ini hanya boleh digunakan oleh Muslim. Partai menuduh umat Kristiani ingin mengkristenkan banyak umat Muslim dan penggunaan kata itu membingungkan masyarakat.

Sembilan persen penduduk Malaysia beragama Kristen. Sebanyak 850.000 orang beragama Katolik. Sebagian besar umat Katolik Malaysia berasal dari kelompok pribumi di Kalimantan yang juga berbahasa Melayu.

Sumber : http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/malaysia-gereja-ke-sembilan-dibakar

Read More